
Di iklan properti sering tertulis "SHM" atau "SHGB" tanpa penjelasan. Banyak pembeli tahu SHM lebih baik, tetapi tidak tahu persis kenapa, dan apakah membeli rumah ber-SHGB berarti menanggung risiko. Berikut perbedaan SHM dan SHGB secara praktis, ditambah status girik yang berubah sejak awal 2026.
SHM: hak milik
Sertifikat Hak Milik adalah bukti hak paling kuat dan penuh atas tanah. Hak ini tidak punya batas waktu, bisa diwariskan, dijual, atau dijadikan jaminan kredit. Hak milik hanya bisa dipegang warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditunjuk pemerintah. Perseroan terbatas tidak bisa memegang hak milik.
SHGB: hak guna bangunan
Sertifikat Hak Guna Bangunan memberi hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan milik pemegang hak. Tanahnya bisa tanah negara, tanah hak pengelolaan, atau tanah hak milik orang lain. HGB berlaku paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, lalu diperbarui 30 tahun.
Rumah di perumahan yang dibangun pengembang hampir selalu bersertifikat HGB, karena tanahnya semula dipegang perusahaan, dan perusahaan tidak boleh memegang hak milik. Jadi SHGB pada rumah baru dari pengembang adalah hal yang wajar.
Bisakah SHGB menjadi SHM?
Untuk rumah tinggal milik perorangan warga negara Indonesia, HGB umumnya bisa ditingkatkan menjadi hak milik lewat permohonan ke kantor pertanahan. Syarat dan biayanya relatif sederhana, terutama untuk rumah tinggal dengan luas tanah tertentu. Banyak pembeli mengurusnya segera setelah balik nama.
Yang perlu diwaspadai adalah HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL), misalnya di kawasan yang tanahnya dikelola instansi atau badan usaha milik negara. Perpanjangan dan peningkatan haknya memerlukan rekomendasi pemegang HPL, dan biasanya tidak bisa menjadi hak milik. Tanyakan hal ini sejak awal bila membeli unit atau ruko di kawasan seperti itu.
Perhatikan sisa masa berlaku HGB
Untuk rumah bekas atau ruko, lihat tanggal berakhirnya HGB di sertifikat. Bila tinggal beberapa tahun lagi, perhitungkan biaya dan waktu perpanjangannya. Bank juga memperhatikan hal ini saat menilai agunan. HGB yang sudah habis dan terlambat diperpanjang bisa menimbulkan urusan panjang.
Girik, letter C, dan petok D setelah 2026
Girik dan dokumen sejenisnya sebenarnya bukan sertifikat. Dulu dokumen ini adalah catatan pajak tanah, yang dalam praktik dipakai sebagai alas hak tanah bekas milik adat.
PP 18 Tahun 2021 mewajibkan alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dipegang perorangan didaftarkan paling lama lima tahun sejak peraturan itu diundangkan pada 2 Februari 2021. Batasnya jatuh pada 2 Februari 2026. Setelah tanggal itu, girik tidak lagi diakui sebagai alas hak. Kedudukannya hanya sebagai petunjuk lokasi saat pemilik mengajukan pendaftaran tanah.
Artinya, tanah girik masih bisa disertifikatkan, tetapi pembeli perlu lebih berhati-hati. Riwayat penguasaan, bukti perolehan seperti akta jual beli, hibah, atau waris, serta kesaksian batas tanah menjadi sangat penting. Membeli tanah yang belum bersertifikat sebaiknya dilakukan setelah proses pendaftarannya berjalan, atau dengan perjanjian yang mengikat penjual untuk menyelesaikannya.
Perbedaan SHM dan SHGB dalam praktik
Dalam transaksi sehari-hari, perbedaan SHM dan SHGB terasa di beberapa hal. Bank umumnya menerima keduanya sebagai jaminan KPR, tetapi untuk SHGB yang sisa masa berlakunya pendek, bank biasanya meminta perpanjangan lebih dulu. Saat dijual kembali, rumah ber-SHM cenderung lebih mudah dipasarkan karena pembeli tidak perlu memikirkan perpanjangan.
Dari sisi biaya, peningkatan HGB menjadi hak milik untuk rumah tinggal tidak mahal, tetapi tetap memakan waktu. Bila Anda membeli rumah ber-SHGB, masukkan rencana peningkatan hak ini ke daftar urusan setelah balik nama.
Mana yang sebaiknya dipilih
Untuk rumah tinggal pribadi, SHM memang paling nyaman. Namun SHGB dari pengembang bukan alasan untuk mundur, karena bisa ditingkatkan. Yang lebih penting dari jenis sertifikat adalah keabsahannya: sertifikat asli, atas nama penjual, tidak sedang diblokir atau dijaminkan, dan datanya cocok dengan bidang di lapangan.
Daftar periksa legalitas lengkap yang kami pakai bisa dilihat di halaman legalitas. Sebelum masuk ke dokumen, pastikan juga tanahnya boleh dipakai sesuai rencana Anda. Caranya ada di panduan cek zonasi tanah.


