Pembebasan BPHTB Berlaku di 90 Daerah, Total 132 Kabupaten/Kota Beri Keringanan Pajak Tanah

Kementerian ATR/BPN mencatat 132 kabupaten/kota di 26 provinsi memberi pembebasan atau pengurangan BPHTB untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah.

Oleh Avron Musa T. · · Sumber: Kementerian ATR/BPN, 15 November 2026

Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi telah memberikan pembebasan BPHTB atau pengurangan tarifnya untuk mendukung percepatan pendaftaran tanah. Data ini disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, di Jakarta pada Jumat (13/11/2026).

Rinciannya, 90 kabupaten/kota memberikan pembebasan penuh, sedangkan 42 daerah lainnya memberikan pengurangan. Kebijakan ini disebut meringankan beban masyarakat ketika mendaftarkan tanahnya, terutama untuk pendaftaran pertama kali.

Mengapa pembebasan BPHTB bergantung pada daerah

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, besaran keringanan, syarat penerima, dan jenis perolehan yang mendapat fasilitas bisa berbeda antardaerah. Pembayaran dilakukan ke perangkat daerah yang mengurus pendapatan atau lewat kanal pajak daerah yang ditetapkan pemda setempat.

Kementerian ATR/BPN mencatat jumlah bidang tanah terdaftar di Indonesia sudah mencapai sekitar 129 juta bidang hingga 2026. Dukungan pemda dalam bentuk keringanan BPHTB dinilai ikut mempercepat capaian tersebut.

  • Keringanan tidak otomatis berlaku untuk semua transaksi jual beli.
  • Ketentuan resmi ada di peraturan daerah atau peraturan kepala daerah masing-masing.

Untuk memahami status hukum dan nilai tanah sebelum mengurus pajak, lihat isi laporan legalitas tanah dan harga, NJOP, dan ZNT.

Artinya bagi pembeli

Bagi pemilik tanah yang belum bersertifikat, keringanan BPHTB bisa mengurangi biaya pendaftaran secara berarti. Tanyakan langsung ke Bapenda atau kantor pajak daerah di kabupaten/kota tempat tanah berada, apakah daerah Anda termasuk yang memberi pembebasan atau pengurangan, dan untuk jenis perolehan apa.

Pembeli rumah sebaiknya tidak mengasumsikan BPHTB pasti gratis. Hitung tetap kewajiban BPHTB berdasarkan NJOP atau nilai transaksi, lalu sesuaikan bila ternyata daerah memberi keringanan. Simpan bukti pembayaran dan validasi BPHTB karena dokumen ini diperlukan saat balik nama sertifikat.

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 15 November 2026

Periksa lokasi sebelum mengambil keputusan

Cek cepat gratis di website, atau pesan laporan lengkap berskor A–E. Laporan Ringkas pertama gratis sampai 31 Desember 2026.

Chat WhatsApp
WhatsAppLihat paket