Insentif PPN DTP rumah 2026 diatur dalam PMK 90/2025. Pemerintah menanggung 100% PPN atas pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun baru, untuk bagian harga sampai Rp2 miliar, dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. PPN atas bagian harga di atas Rp2 miliar tetap dibayar pembeli.
Untuk rumah seharga Rp2 miliar, PPN yang ditanggung pemerintah sekitar Rp220 juta (tarif efektif 11%). Insentif ini berlaku untuk penyerahan hak atau serah terima yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) antara 1 Januari dan 31 Desember 2026.
Syarat utama PPN DTP rumah 2026
- Rumah baru dan siap huni, diserahkan pertama kali oleh pengembang yang berstatus Pengusaha Kena Pajak.
- Rumah memiliki kode identitas dari aplikasi Kementerian PUPR dan/atau BP Tapera.
- Satu orang pembeli hanya untuk satu rumah atau satu unit.
- Rumah yang sudah mendapat fasilitas bebas PPN lain tidak bisa memakai insentif ini.
Perpanjangan 2027
Pada Oktober 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa insentif ini diperpanjang sampai 31 Desember 2027 dengan skema yang sama. Kementerian Keuangan menyatakan aturan teknisnya akan dituangkan dalam PMK baru (DDTCNews).
Sebelum membayar uang muka rumah siap huni, periksa juga lokasinya: zonasi, risiko banjir, dan harga pembanding di sekitarnya. Mulai dari Cek Cepat gratis.
Artinya bagi pembeli
Bagi yang sedang membeli rumah siap huni, pastikan serah terima (BAST) bisa dilakukan paling lambat 31 Desember 2026 supaya pasti masuk aturan yang berlaku sekarang. Minta pengembang menunjukkan bahwa unitnya sudah terdaftar dan memenuhi syarat insentif, dan cantumkan hal ini dalam perjanjian.
Bila serah terima baru bisa dilakukan pada 2027, tanyakan kepada pengembang dan pastikan PMK untuk 2027 sudah terbit sebelum transaksi. Insentif hanya berlaku untuk rumah baru dari pengembang, bukan rumah bekas.
Sumber: DDTCNews (PMK 90/2025)