PP 34 Tahun 2026 Wajibkan Rencana Tata Ruang Perhitungkan Risiko Bencana

ATR/BPN menegaskan PP 34 Tahun 2026 mewajibkan rencana tata ruang memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana, di tengah 2.304 bencana sepanjang 2026.

Oleh Avron Musa T. · · Sumber: Kementerian ATR/BPN, 11 November 2026

Pemerintah menegaskan arah penataan ruang berbasis risiko bencana melalui PP 34 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal itu mengemuka dalam talkshow peringatan Hari Tata Ruang Nasional yang digelar Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memaparkan data BNPB: sejak awal tahun hingga 6 November 2026 tercatat 2.304 kejadian bencana. Sebanyak 94,27% di antaranya bencana hidrometeorologi, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Sisanya, 5,73%, bencana geologi.

Isi pokok PP 34 Tahun 2026 soal tata ruang

Menurut ATR/BPN, beleid ini mengatur beberapa hal penting:

  • rencana tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta mitigasi risiko bencana;
  • rencana tata ruang menjadi acuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana;
  • perubahan tata ruang yang dulu umumnya dilakukan lima tahun sekali kini dapat dilakukan secara parsial untuk daerah dengan kebijakan khusus dari pemerintah pusat atau daerah.

Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana menyebut perubahan ini membuat tata ruang lebih dinamis. Pemerintah juga menekankan bahwa pengurangan risiko bencana harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan.

Ingin tahu zonasi dan tingkat kerawanan lokasi Anda? Pelajari isi laporan tata ruang dan RDTR serta risiko bencana.

Artinya bagi pembeli

Bagi pembeli dan pemilik properti, aturan ini berarti peta tata ruang dan RDTR ke depan bisa lebih ketat terhadap kawasan rawan bencana. Lahan yang hari ini terlihat layak dibangun berpotensi mendapat pembatasan bila hasil kajian risiko menempatkannya di zona rawan banjir, longsor, atau bahaya lainnya.

Karena revisi tata ruang kini bisa dilakukan secara parsial, peruntukan lahan dapat berubah lebih cepat dari siklus lima tahunan. Periksa peruntukan zonasi terbaru dan peta kerawanan bencana sebelum membeli tanah atau memulai pembangunan, dan simpan salinan KKPR atau informasi tata ruang yang berlaku saat transaksi.

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 11 November 2026

Periksa lokasi sebelum mengambil keputusan

Cek cepat gratis di website, atau pesan laporan lengkap berskor A–E. Laporan Ringkas pertama gratis sampai 31 Desember 2026.

Chat WhatsApp
WhatsAppLihat paket